mengakselerasi-pertumbuhan-ekonomi

Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintahan yang dipimpin Jokowi dan Kalla memiliki ambisi besar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen tiap tahunnya. Namun, hampir tiga tahun berlalu, ambisi tersebut belum bisa terealisasi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi justru cenderung turun. Bahkan, pada tahun 2015 sempat turun  ke level 4,88 persen, meski kembali rebound ke level 5,02 persen di tahun 2016.

Pencapaian pertumbuhan ini memang terbilang rendah dan masih jauh di bawah potensinya. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya di kelompok G-20, kinerja pertumbuhan Indonesia ini terbilang tinggi dan sangat baik. Indonesia berada di posisi Indonesia, setelah China dan India.

Meski begitu, jika pertumbuhan ekonomi hanya bertahan di level 5 persen saja, maka upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan akan makin sulit. Padahal, ini merupakan salah satu program ekonomi dari Jokowi-Kalla.

Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, setiap tahun jumlah pencari kerja baru (new labor) yang masuk ke pasar tenaga kerja mencapai 1,5-2 juta. Padahal, saat ini setiap satu persen pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya bisa menciptakan lapangan kerja 250-300 ribu.

Dengan kata lain, akan banyak pencari kerja yang tidak akan terserap di pasar tenaga kerja. Hal ini tentu akan makin mendorong jumlah pengangguran. Memang, sebagian dari pencari kerja yang tidak terserap ini akan masuk ke sektor informal untuk bisa bertahan hidup. Namun, sektor informal tidak memberikan faedah yang besar terhadap perekonomian dibandingkan dengan sektor formal.  

Mencermati kondisi inilah, maka dalam rapat kabinet terbatas pada 4 April 2017 lalu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan dan berharap kepada semua pembantunya untuk sekuat tenaga untuk mendorong agar mesin pertumbuhan bisa lebih diakselerasi dari yang telah dicapai saat ini.

Kondisi ekonomi Dunia

Namun, bisakah harapan Jokowi ini direalisasikan? Tentu bisa, tetapi tantangannya tidak mudah. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi perekonomian dunia yang sedang menuju proses konsolidasi dan pemulihan.

Word Economic Outlook (WEO) yang baru-baru ini dirilis oleh International Monetary Fund (IMF) menyatakan bahwa tahun ini proses pemulihan ekonomi dunia mulai terjadi. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2017 berada di level 3,5 persen atau lebih baik dari tahun 2016 lalu di level 3,1 persen.

Momentum perbaikan dan menggeliatnya pertumbuhan ekonomi dunia ini akan ditopang oleh perekonomian Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara-negara berkembang (emerging market).

Meskipun begitu, sejumlah ketidakpastian (risiko) juga turut mengintai, sehingga bisa kembali mematahkan momentum dari proses pemulihan ini. Sejumlah risiko tersebut di antaranya, arah kebijakan ekonomi AS, khususnya jika pemerintahan Trump merealisasikan kebijakan proteksionisme dan gagal mengekseskusi ekspansi belanja, pengetatan moneter dan rencana penyusutan neraca (balance sheet) senilai $ 4,5 triliun yang dilakukan oleh The Fed yang bisa berimplikasi memicu gejolak di pasar keuangan dunia.

Selanjutnya, ketidakpastian politik di kawasan Eropa dengan munculnya pemimpin popular yang bisa memicu makin meningkatnya disintegrasi di kawasan Eropa mengikuti jejak Brexit, dan gejolak geopolitik di sejumlah kawasan, seperti aksi terorisme dan ketegangan di semenanjung Korea.

Pendek kata, meskipun arah perekonomian dunia terus menuju proses pemulihan, potensi untuk bisa terjerembab juga cukup besar. Apalagi, proses pemulihan ini tidak didukung kinerja perdagangan dunia yang saa ini masih cenderung melempem dan perekonomian China yang belum menunjukkan kinerja yang solid dan sustain.

Masih lesunya perdagangan dunia dan belum sustainnya kinerja ekonomi China ini akan berimplikasi terhadap prospek harga komoditas dunia. Jika harga komoditas belum sustain, maka hal ini akan memegaruhi kinerja ekonomi Indonesia. Perlu dicatat bahwa peran komoditas dalam mendorong mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini sangat besar.

Sepanjang tahun 2010-2012, pertumbuhan Indonesia yang bisa mencapai 6 persen tidak dapat dilepaskan dari peran komoditas, di mana harga dan permintaan komoditas saat ini sangat tinggi dan kuat. Itulah sebabnya, ketika harga komoditas tertekan, maka saat itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga turun. Dan demikian sebaliknya, ketika harga komoditas mulai menggeliat, seperti pada kuartal IV-2016 lalu, maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah Kebijakan

Oleh sebab itulah, ketergantungan terhadap komoditas ini harus mulai dikurangi. Diversifikasi produk dan pasar harus secara konsisten dilakukan. Di sinilah peran sektor manufaktur menjadi sangat penting. Sektor manufaktur yang kuat akan dapat memberikan nilai tambah yang lebih baik terhadap produk komoditas yang  dimiliki Indonesia.

Indonesia tidak lagi hanya menjadi penjual bahan-bahan mentah (raw material), tetapi dapat menjadi produsen bahan-bahan bernilai tambah tinggi, apalagi disokong oleh kekayaaan bahan mentah. Di sinilah peran kebijakan pemerintah menjadi penting. Sektor manufaktur yang kuat akan bisa diwujudkan, jika ada kebijakan dan kemauan yang kuat dari pemerintah.

Pemerintah memang telah memulainya dengan diluncurkannya berbagai paket-paket ekonomi. Namun, masih banyak di antaranya yang belum dan sulit direalisasikan di lapangan. Dunia usaha masih mengeluhkan sejumlah paket-paket ekonomi itu, khususnya terkait sisi regulasi, birokrasi, dan insentif.

Selain kebijakan untuk mendorong sektor manufaktur, kebijakan untuk mendorong dan memaksimalkan belanja pemerintah juga juga menjadi penting, khususnya alokasi pembangunan infrastruktur.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa ekspansi belanja pemerintah cukup efektif dalam mendorong siklus ekonomi yang sedang menuju pelambatan (countercyclical policy). Oleh sebab itulah, agar mesin ekonomi bisa lebih diakselerasi maka pemerintah diharapkan dapat meminimalkan pemangkasan belanja seperti yang terjadi pada tahun 2016.

Mencermati kondisi APBN 2017, pemangkasan belanja akan bisa diminimalkan. Hal ini tidak terlepas dari membaiknya potensi penerimaan perpajakan pasca kebijakan pengampunan pajak, di mana lokus-lokus penerimaan pajak makin terbuka.

Selain itu, pemerintah juga memiliki komitmen untuk mengefisienkan dan mengefektifkan belanja. Alokasi belanja dan subsidi yang tidak menunjang program prioritas akan secara bertahap dikurangi.

Salah satunya alokasi belanja barang. Dalam APBN 2017, setidaknya ada potensi penghematan belanja barang sebesar Rp 34 triliun yang bisa dialihkan ke dalam belanja infrastruktur.  

Harus diakui bahwa pengelolaan belanja pemerintah selama ini belum dilakukan dengan efisien dan efektif. Hal ini tecermin dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa masih banyak kebocoran yang terjadi di APBN, khususnya karena korupsi.

Jika anggaran (APBN) bisa dikelola dengan baik, maka akan selain dapat mempercepat proyek-proyek infrastruktur strategis pemerintah yang implikasinya akan berdampak positif menciptakan kepercayaan dan lapangan kerja, juga akan berimbas positif terhadap perbaikan peringkat Indonesia.

Tentu pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk mengakselerasi mesin pertumbuhan. Untuk itulah dukungan dari otoritas di sektor keuangan juga menjadi penting. Itulah sebabnya, BI dan OJK harus dapat melahirkan regulasi-regulasi dan instrumen yang dapat mengarahkan sektor keuangan untuk lebih berperan, khususnya dalam mendukung pembiayaan kepada sektor-sektor produktif.

Dan tidak ketinggalan, pemerintah, BI, dan seluruh stakeholder lainnya harus terus berupaya untuk menjaga stabilitas inflasi. Karena, inflasi yang stabil akan dapat menjaga dan menggairahkan daya beli yang menjadi mesin utama pertumbuhan. Ketegasan aparat hukum untuk memberikan tindakan tegas bagi para spekulan yang mempermainkan harga, khususnya bahan pangan layak diapresiasi. 

Ditulis oleh: Desmon Silitonga- Head Investment PT Capital Asset Management.